Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik-hukum terkini mewarnai pemberitaan sejak Rabu (4/6/2025) hingga pagi ini. Mulai dari perbedaan argumen Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi soal aturan pemda menggelar rapat di hotel hingga kasus mahasiswa Unila, Pratama Wijaya yang diduga tewas akibat kekerasan saat diksar Mahapel.
Isu politik-hukum terkini lainnya yang tak kalah menarik, yaitu pernyataan Ketua DPR Puan Maharani tentang melonjaknya kasus Covid-19 dan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan 2.100 unit rumah eks pejuang Timor Timur (Timtim) di Kupang, NTT.
Mendagri Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan, termasuk rapat, di hotel dan restoran.
Menurutnya, hal itu sudah dikomunikasikan langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dan bertujuan menggerakkan sektor MICE yang menopang ekonomi lokal.
“Silakan daerah menggelar acara di hotel atau restoran. Ini diperbolehkan, tapi tetap dengan prinsip efisiensi dan kewajaran,” ujar Tito saat menghadiri Musrenbang NTB.
Pernyataan Tito ini berbeda dengan sikap Gubernur Jabar Dedi Mulyadi yang sebelumnya mengimbau agar kegiatan pemda lebih banyak digelar di fasilitas pemerintah untuk menghemat anggaran.
Tito menilai, meski pemerintah pusat memangkas anggaran Rp 50 triliun untuk 552 daerah, ruang fiskal masih tersedia untuk membiayai kegiatan strategis.
Ketua DPR Puan Maharani memperingatkan pemerintah agar tidak menganggap remeh lonjakan kasus Covid-19 di kawasan Asia Tenggara.
Ia meminta adanya langkah antisipatif, termasuk penguatan tracing dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
“Sense of urgency harus tinggi. Ini bukan soal angka, tapi soal nyawa,” tegas Puan.
Puan juga meminta koordinasi lintas kementerian diperkuat, serta perwakilan RI di luar negeri bersikap proaktif dalam melindungi warga negara yang terdampak.
Pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat sebagai upaya strategis memutus rantai kemiskinan.
Program ini menyasar anak-anak dari kelompok termiskin (desil 1), dengan memberikan pendidikan gratis lengkap dengan asrama, seragam, makan harian, dan perangkat belajar seperti laptop.
“Ini langkah ajaib. Dari tidak punya harapan, jadi punya peluang kuliah di luar negeri,” kata Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari.
Gelombang pertama akan mencakup 10.000 anak dan dikelola lintas kementerian, termasuk Kemensos, Kemendikbudristek, Kemenag, dan Kementerian PUPR.
Proyek pembangunan 2.100 rumah bagi eks pejuang Timor Timur (Timtim) di Kupang, NTT, senilai Rp 400 miliar tengah diselidiki Kejati NTT. Sedikitnya 54 unit dilaporkan ambrol, memicu dugaan adanya penyimpangan.
Proyek ini digarap oleh tiga BUMN, yakni PT Brantas Abipraya, PT Nindya Karya, dan PT Adhi Karya.
Kejati masih menunggu hasil kajian teknis dari ahli independen untuk menilai potensi pelanggaran hukum dalam proyek tersebut.
Kematian mahasiswa Unila, Pratama Wijaya, yang diduga akibat kekerasan saat mengikuti kegiatan pendidikan dasar (diksar) Mahasiswa Ekonomi Pencinta Lingkungan (Mahapel) tengah diselidiki Polda Lampung.
Salah satu langkah yang akan diambil adalah ekshumasi atau pembongkaran makam guna kebutuhan otopsi lanjutan.
“Kami dalami secara menyeluruh, termasuk kronologi dan kemungkinan unsur kekerasan,” ujar Dirreskrimum Polda Lampung, Kombes Pol Pahala Simanjuntak.
Kasus ini memicu gelombang protes mahasiswa dan desakan agar organisasi Mahapel dibekukan.
Keluarga korban berharap proses hukum berjalan transparan dan menjadi momentum pembenahan aktivitas kemahasiswaan agar bebas dari kekerasan.
Itulah kelima isu politik-hukum terkini selama pemberitaan 24 jam terakhir di Beritasatu.com yang menarik perhatian pembaca.
